sistem pers. Di antara keempat model tersebut, Indonesia pernah menganut Pers Otoritarian, Pers Libertarian, dan Pers. sistem pers

 
 Di antara keempat model tersebut, Indonesia pernah menganut Pers Otoritarian, Pers Libertarian, dan Perssistem pers Dinamika Sistem Pers di Indonesia

Pers India Britania. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggaran Sistem Elektronik Lingkup Privat pada tanggal 14 Juni 2022 (SE Menkominfo 3/2022),. Sistem pers Pancasila ini secara umum memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pers bertanggung jawab. Merdeka. 25/07/2023, 16:56 WIB. Namun menurut Bappenas sistem pers Pancasila, yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab serta lebih meningkatkan interaksi positif serta mengembangkan suasana saling percaya antara. moral pada masyarakat. Teori atau sistem Pers otoriter lahir sekitar abad XV-XVI, yaitu pada masa pemerintahan absolute. Padahal dalam UU Pers pasal 67 dikatakan masyarakat memiliki. Dimana sistem pers otorarian sangat kental dengan campur tangan pemerintah, setiap informasi yang akan dipublikasikan oleh jurnalis akan diseleksi dulu oleh pemerintah pusat. Korea Utara merupakan negara yang konsisten memegang teguh ajaran Marxis sebagai ideologi negaranya. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan pada masyarakat untuk mengontrol kinerja pers. Istilah pers merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, press. 1. Diawali pada masa orde baru dimana pers Indonesia menganut sistem pers otoritarian, dimana pers hanya menjadi corong pemerintah. Peran pers dalam kehidupan politik di Indonesia. Hingga kini dalam era reformasi, penguasa masih berkepentingan dengan pers, yang bentuk pengendaliannya secara tidak langsung. Pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat. Sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers. M 1021105053 Ni Md Ovsamtena Uitsi Bevugni 1021105051 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN HUBUNGAN. Eropa, khususnya. Tugas-tugas pers : 1. Kebijakan tersebut rupanya hanyalah sebuah kamuflase. Tahun 1940. Sistem pers tanggung jawab sosial menekankan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat atau kepentingan umum. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada (Harsono Suwardi, 1993 : 23) Di negara dimana sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai “balancer” (penyeimbang) antara kekuatan yang ada. Pers Lokal yang Tidak Baik-baik Saja. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan. Sebagai sarana kegiatan jurnalistik, pers dipandang sebagai kekuatan keempat atau Fourth Estate dalam sebuah proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi setelah kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan Yudikatif serta bebas dari. ini pers berfungsi: (1) membuka ruang sistem politik untuk mendebatkan berbagai masalah masyarakat, (2) mencerahkan masyarakat, (3)diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. 2. Sehingga pers yang. Sejarah munculnya sistem pers pembangunan ini ialah pada tahun 1960 di negara-negara berkembang, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) mencatat sebanyak 5. Pada tahun 1970 sampai 1998, Pers yang berlaku adalah Pers Pancasila. Pada zaman pemerintahan Cayus Julius (100-44 SM) di negara Romawi, dipancangkan beberapa papan tulis putih di lapangan terbuka di tempat rakyat berkumpul. 40 Tahun 1999. 12. Dengan demikian segala macam aspirasi masyarakatpun akan mudah dikemukakan. Sejak Indonesia merdeka hinggan saat ini, telah berlaku empat macam sistem politik dan sistem ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal juga dengan tiga macam sistem pers. Tetapi doktrinnya tidak lain adalah doktrin pers otoriter. Pers hidup dalam masyarakat/negara sehingga tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan. Sistem Pers komunis berkembang di Uni Soviet, negara dimana Partai Komunis Australia bekiblat. 4 Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang Jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk Jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanyaSimpulan antara lain sistem pers yang diterapkan pada tiap masa adalah sistem pers otoritarian dengan penguasa yang mengendalikan pers. b. negaranya. 28/09/2023, 18:15 WIB. Pengertian pers secara bahasa. Sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility) muncul pada awal abad ke-20 pula sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat, dasar pemikiran sistem ini adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa. Bahkan tak dapat dipungkiri, sistem pers sangat dipengaruhi maupun memengaruhi sistem-sistem yang lain. Akan tetapi, apabila dikaitkan dalam konteks negara demokrasi, pers memiliki peran yang begitu vital, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi. CalPERS builds retirement and health security for California state, school, and public agency members. In the theory, press freedom has responsibility to public. artikel berikut ini membahas macam-macam sistem pers secara global, teori terkait sistem pers serta bahasan terkait sistem pers. Sistem Pers Bebas, (3) Teori Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, (4) Teori Sistem Pers Soviet, (5) Teori Sistem Pers Pembangunan, (6) Teori Sistem Pers Demokratis Partisipan. Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi ( disk, kaset, dan sebagainya), internet, ponsel, dll Regulasi media merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan, dimana semuanya diatur oleh Pemerintah dan. 11 Th 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers, UU No. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Free-photos. Thomson Kelompok 2 Ketua Sekretaris Anggota : Nurul Azmaniar Ubbar : Sri Ariska Aulia : A. 1. Pembahasan kelahiran Undang-undang No. Melalui. Pers Pancasila adalah istilah untuk menyebut model pers ideal di masa Orde Baru. Siebert dkk membagi sistem media massa, menjadi 4 yaitu : Teori Pers Otoritarian, Libertarian, Tanggung Jawab Sosial dan Soviet Komunis. Karena dalam sistem Pers Timur, berita tidak dipandang sebagai barang dagangan. Kata kunci: sistem pers tanggung jawab sosial, pluralisme media, dominasi pemilik modal, ekspansi kapitalisme. Tragedi 11 September tidak hanya berpengaruh pada sistem pengamanan umum, penyimpangan due process of law, juga berdampak pada kebebasan memperoleh informasi. Sistem politik Jepang, yaitu demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan, dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling demokratis, bahkan mungkin terdemokratis, di Asia. ADVERTISEMENT. Hallin dan Paolo Mancini dalam melihat pers Indoensia. Gunung Agung Jakarta. Pers, pada masa itu merupakan alat propaganda dari Par-Pol. Sistem Pers Indonesia Catatan dan Teks Kuliah, PT. Sistem Pers Di Indonesia rat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Sebagaimana telah dijelaskan pada awal, sistem Ra’jat Merdika, Fikiran Ra’jat, Daulat Ra’jat, Soeara pers senantiasa tunduk dan mengikuti sistem politik Oemoem, dan sebagainya, serta organisasi Persatoean dimana ia berada, maka perkembangan sistem pers di. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan . Buku Materi Pokok (BMP) Hukum Media Massa SKOM4439 membahas tentang beberapa topik utama yaitu konsep dasar hukum, sistem hukum, pembidangan hukum. Sejarah. Hukum Pers di India Sejarah. Apabila di masa1. Sejarah Perkembangan Pers. Keberadaan pers di dalam negara kapitalis berfungsi mendukung kelangsungan hidup ideologi kapitalisme tersebut. Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. Pada sistem pers otoritarian media massa dianggap sebagai alat untuk. Seperti di masa Orde Lama kita mempraktekkan campuran sistem pers otoriter dengan sistem pers liberal secara kasar, yang ditandai dengan pertarungan opini kelompok sosial-politik yang begitu. Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama : bahwa kebebasan pers mutlak, banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. KODAM II/SRIWIJAYA (9/11),- Dalam mendukung sistem komunikasi data yang cepat, tepat, dan aman, TNI AD telah menggelar sarana komunikasi data berupa E-Militer sebagai sarana pengiriman data/informasi/dokumen secara elektronis yang terhubung secara Online. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Banyak anggapan bahwa wartawan itu pers padahal wartawan adalah sebagian dari manajemen pers, wartawan adalah sebagai sub sistem dari sebuah sistem pers. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA. Di. Pada era pemerintahan Soeharto, kebebasan pers diterapkan dengan sistem pers Pancasila serta didukung pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982. Kata kunci : sejarah pers, sistem pers, otoritarian. Sementara media massa terikat oleh sistem sebuah aturan, undang-undang tertentu. Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial, muncul pada awal abad ke 20 pula sebagai proses terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan pemrosotan moral masyarakat. Istilah otoritarian diberikan Siebert dkk karena teori otoritarian pers mengidentifikasi beberapa hal terkait pers, diantaranya adalah pengaturan pers yang meliputi kapan dan dimana pers mulai berkembang dalam masyarakat. Hukum Pers (Bahasa Inggris: Press Law, Bahasa Belanda: Perswet, Bahasa Rusia:. Teori Pers Otoriter (Authorian Theory) Teori ini muncul pada abad ke. 2 a. Dasar Pemikiran ini adalah Sebebas-bebasnya Pers Harus Bisa Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat tentang apa yang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). dengan kebebasan. Pers Pancasila didefinisikan sebagai pers nasional yang berorientasi, bersikap, bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tidak ada penghalang ataupun hambatan bagi pers di Amerika Serikat untuk berkembang. 1994) itu berkaitan dengan iklim politik di mana pers itu beroperasi. Pers semata-mata cuma buat alat pemerintah, pers kehilangan independensi dan juga fungsi kontrolnya. pemerintahan di Indonesia, dari otoritarian ke demokratis, sistem pers juga ikut berubah. Dengan posisinya sebagai media massa, sudah seharusnya pers memiliki hak bebas berekspresi dan. Pola hubungan pers dan pemerintah di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan. Sistem pers Orde Lama tidak memiliki nama khusus, tetapi dalam praktek sama dengan sistem Orde Baru (otoriter). Pers. rasional mereka menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Dewan Pers dalam sidang plenonya. Pertama, pers dan media massanya sebagai wadah perjuangan kemerdekaan Indonesia atau disebut pers perjuangan. Dampak sosial dan budaya bagi suatu sistem pers dapat terlihat dari bagaimana budaya yang ada dalam. Kekurangan Teori Pers Komunis. Era Kolonial (1744 – 1900) Dunia pers di era kolonial dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhoff. Tindakan atau sikap ini bukan tanpa alasan. Empat teori pers di dunia ini terdiri dari Teori Pers Authoritarian, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Soviet Totalitarian. Jika dalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata pada upaya mempertahankan “status-quo”, dalam teori pers komunis Soviet orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk menacapai tahap kehidupan komunis). Siebert (1963), pers tidak hidup dalam situasi kosong (vacuum). SISTEM KEUANGAN SIARAN PERS SINERGI MEMPERKUAT PEMULIHAN EKONOMI DAN MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN Nomor: 1/KSSK/Pers/2022 Jakarta, 2 Februari 2022 1. 2. Karena pada kenyataannya pers seakan dihantui bayang-bayang pemerintah. Sistem pers di Indonesia dapat dikatakan sebagai sistem pers pancasila. Dalam Undang-Undang No. Namun sayangnya, kebebasan tersebut hanya didapat pada saat awal-awal. Sebagai komponen penting kemajuan demokrasi, pers dan media yang bebas (serta berkapasitas dan berintegritas) diyakini dapat berperan mengungkap fakta dan kebenaran (Howard,. Sistem ini juga lebih menekankan pada kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. 25 September 2023. Jadi sistem pers (media massa) pada suatu negara mencerminkan sistem sosial yang didalamnya diatur hubungan-hubungan antar individu dengan lembaga-lembaga yang ada. Sistem pers Indonesia tidak dapat dikategorikan pada salah satu teori pers yang dikemukakan Siebert dan kawan-kawanya. Sistem ini menganut prinsip: a. Memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan mempertemukan antara pembeli dengan penjual barang/jasa dalam periklanan. Jika beroperasi dalam sistem pers libertarian maka penciptaan implikasi-implikasi tadi secara relatif cenderung sepenuhnya tergantung pada masing-masing organisasi media. After the government ratifies law. Dalam upaya memantapkan ideologi Pancasila, Pers Pancasila perlu dikembangkan dan diaktualisasikan untuk memantapkan jati diri bangsa diantara bangsa – bangsa yang ada. stem pers yang bebas dan bertanggung. ” Pers yang bebas danbertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Stasiun televisi, radio, dan surat kabar privat mendapat dukungan modal dari pelaku periklanan publik (negara) dan privat. Sistem pers tersebut biasanya terbentuk atau diberlakukan sesuai dengan kondisi perpolitikan dan pemerintahan di suate negara. Tia Listiawati. Sistem Pers Indonesia 2. . Dari empat teori tersebut, pengertian pers didefinisikan sebagai pengamat, guru, dan forum. Dewan Pers. Inge Hutagalung Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Email : inge_hutagalung@yahoo. Sebagai agen pembangunan, pers wajib ikut mendorong kemajuan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini mencapai 64 juta. Pers dalam system ini merupakan alat pemerintah atau partai dan. Kebebasan tersebut tercermin dari perubahan fungsi pers di Indonesia. PDF | On Mar 18, 2022, Zainal Abidin Achmad published Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers Indonesia | Find, read and cite all the research you need. Rima Anggraeni. Masing-masing teori punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga memberikan kewangan pada masyarakat untuk mengontrol kinerja pers. kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Masa Reformasi, dimana. 110 Sistem Informasi dan Pers Islam. Di Indonesia, pers memiliki kebebasan saat memasuki era reformasi. Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan alat komunikasi massa yang melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan. Lebih menghargai kebebasan individu. Teori Otoriter yang berkembang pada abad 16-17 di kerajaan Inggris, merupakan sistem pengendalian media atau pers oleh kerajaan. Di Amerika Serikat, pers punya kebebasan untuk melakukan pergerakan. Awal perkembangan pers di Indonesia dimulai pada masa kolonial, yakni sejak abad ke-17, ketika masih dijajah Belanda. Frederick S. Saat itu, pada tahun 1858 hingga 1947 terjadi penyensoran media cetak selama periode pemerintahan Inggris oleh Kerajaan Inggris di anak benua India, yaitu pada perang dunia I. 2) Perkembangan pers di Indonesia terbagi atas enam periode yaitu pers Indonesia. Sistem pers di Malaysia hampir sama dengan sistem pers Indonesia pada masa orde baru, yaitu sistem pers yang cenderung bersifat otoriter. KOMPAS. Pengertian Pers – Lembaga media sosial atau massa yang telah melakukan sebuah kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan grafik. Namun demikian hukum juga dapat digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers. Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam. Di zaman sekarang, pers mempunyai beberapa macam sistem, sehingga setiap negara mempunyai sistem pers yang berbeda-beda tergantung pada ideologi yang mereka anut. Baca juga : Sistem Komunikasi Indonesia – Sistem Pers di Indonesia – Sejarah Jurnalistik di Indonesia. Teori normatif pers atau teori normatif media menggambarkan sebuah gagasan ideal bagi sistem media untuk dikontrol dan dioperasikan oleh pemerintah,. Ketika itu terbit surat kabar pertama pada 7 Agustus 1744 di Batavia (Jakarta), yaitu Bataviaasche Nouvelles en Politque rasionnementen. Sistem pers model otoriter tersebut memaksa pers untuk selalu tunduk kepada pemerintah, keberadaan pers di Indonesia, diawasi secara ketat oleh pemerintah. pers Indonesia melakasanakan fungsi social responsibility bagi rakyat Indonesia di bawah sistem pengaturan pers oleh negara itu. Teori pers. SISTEM PERS (GLOBAL & INDONESIA) Di dunia ini terdapat banyak bentuk sistem pers yang berlaku. Melalui. Memberikan penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. Menurut UU No. Jan 1989. Kebebasan tersebut tercermin dari perubahan fungsi pers di Indonesia. Jan 1989. a. Dengan demikian, siapa pun yang melakukanSistem Pers Pamcasila itu berkembang sejalan dengan berkembangnya Sistem Demokrasi Pancasila, yang dibangun di atas reruntuhan 2 sistem sebelumnya. Pers menjadi bagian atau subsistem dari sistem politik, sehingga hubungan keduanya menjadi sangat erat (Oetama, 2001 : 50). Pada waktu itu, ada acta diurna berisi hasil uji coba semua, peraturan baru, keputusan senat dan informasi penting lainnya yang dipasang di pusat kota yang disebut Stadion Romawi atau “Forum Romanum”. After the government ratifies law number 40 year 1999 Indonesia has applied the social responsibility theory of press. meliputi: 1) Pengertian Hukum dan Sistem Hukum, 2) Pengertian Media Massa, dan 3) Pengertian Hukum Media Massa. Kebebasan pers merupakan cermin sistem demokrasi yang ideal. Penguasa dalam suatu negara, maka kita bisa tahu sistem Pers yang berlaku di negara tersebut. 2. pengertian pers dalam arti luas dan sempit ini, menurut pendapat Oemar Seno Adjie yang membatasi pengertian pers dalam arti sempit, yaitu sebagai pers yang 50 Oemar Seno Adji (b), Pers Aspek-Aspek Hukum (Jakarta: Erlangga, 1974), hlm. Secara umum ada 4 teori pers yang. Saat itu, pers pemerintahan Indonesia cenderung menganut sistem otoritarian dimana kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah dibawah kendali orde baru, sehingga media massa tunduk di bawah. Sistem pers Indonesia pun berubah menjadi sistem pers liberal. [butuh rujukan] Secara etimologis, kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), atau presse (prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak”. Orde Baru mendudukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekangan keamanan dan undang-undang tangan besi yang mengendalikanSistem Pers Indonesia Catatan dan Teks Kuliah, PT. Sistem Pers di Australia. Empat teori pers itu adalah otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis/soviet Russian. Fungsi pers menurut teori liberal dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Mengabdi kepada sistem politik dengan menyajikan informasi, diskusi dan debat mengenai peristiwa umum; b) Menyebarkan penerangan kepada khalayak agar mampu berpemerintahan sendiri;Sistem Media; Empat Teori Pers Suatu karya klasik dalam bidang teori pers selama ini, yaitu Four Theories of the Press, karangan Siebert, Peterson dan Schramm (1956) telah menciptakan paradigma dominan dalam menganalisis sistem-sistem media di dunia, khususnya dalam menilai tingkat kebebasan pers di berbagai negara dan wilayah dunia. Baca juga: Konferensi Pers: Pengertian dan Kegunaannya. Negara yang terkenal menganut sistem ini yaitu China dan Russia. Sebaliknya pers dalam arti luas. pers adalah unsur pengolah data, peristiwa, ide atau gabungan ketiganya menjadi sebuah keluaran atau output ke dalam sistem komunikasi. Sistem pers libertarian dipraktikkan di Inggris karena pergeseran dengan keunggulan parlemen atau wakil rakyat atas kekuasaan raja, terjadi pembentukan partai dan menghasilkan pembenaran hak untuk mengadakan revolusi. baik dan nyaman dengan pemerintah dan perusahaan- perusahaan besar melalui sistem ”kisha kurabbu” (press Dalam perkembangan itu, media Jepang diharapkan club) atau ”kartel informasi”, yang terdiri dari klub pers, menjadi pendukung bagi keterbukaan informasi, asosiasi industri dan konglomerasi. Pers tak dapat. Sistem politik Jepang, yaitu demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan, dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling demokratis, bahkan mungkin terdemokratis, di Asia. Undang-undang pers yang berlaku sekarang menjamin kebebasan atau kemerdekaan pers, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untu membatasi kebabasab pers, dan meniadakan kekuasaan pemerintah untuk melarang terbitan pers. Monumen Pers Nasional Indonesia di Solo. Siaran Pers No. Sejarah Pers Indonesia Di Indonesia (yang menganut sistem demokrasi), pers merupakan pilar keempat yang menopang tiga pilar yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Namun, kehidupan pers kita belumlah menemukan karakter spesifik menganut sistem pers yang mana di antara keempat teori tadi. Adapun beberapa surat kabar.